Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya, politik, dan sosial masyarakat. Dari masa kerajaan, penjajahan, hingga era kemerdekaan dan reformasi, slot depo 5k sistem pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan pada Masa Kerajaan
Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, pendidikan di Indonesia masih bersifat tradisional dan terbatas pada kalangan bangsawan atau kelompok tertentu. Di era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, pendidikan berbasis agama Hindu-Buddha berkembang di kalangan brahmana dan kaum elit. Pendidikan saat itu fokus pada agama, sastra, dan filsafat.
Masuknya Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Lembaga seperti pesantren menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan pengetahuan umum. Sistem ini memperkenalkan pendekatan pendidikan yang lebih merakyat karena terbuka bagi masyarakat luas, tidak hanya golongan elit.
Pendidikan pada Masa Penjajahan
Masa Penjajahan Belanda
Selama masa penjajahan Belanda, pendidikan bersifat diskriminatif dan terbatas hanya bagi orang Eropa atau kalangan pribumi tertentu yang dianggap layak. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah seperti:
-
ELS (Europeesche Lagere School) untuk anak-anak Eropa
-
HIS (Hollandsch-Inlandsche School) untuk anak pribumi terpilih
-
MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dan AMS (Algemeene Middelbare School) untuk pendidikan menengah
Namun, akses pendidikan masih sangat terbatas bagi masyarakat luas. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hadjar Dewantara kemudian mendirikan lembaga pendidikan alternatif, seperti Taman Siswa pada tahun 1922, yang memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat pribumi.
Masa Penjajahan Jepang
Saat Jepang menjajah Indonesia (1942–1945), pendidikan mengalami penyesuaian besar. Bahasa Jepang menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan kurikulum disesuaikan dengan propaganda Jepang. Namun, kesempatan pendidikan sedikit lebih terbuka bagi rakyat Indonesia dibanding masa Belanda, meskipun kualitas dan ketersediaannya tetap rendah.
Pendidikan Pasca Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan tahun 1945, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang merata dan inklusif.
Tokoh penting seperti Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran pertama Republik Indonesia dan menetapkan prinsip “Tut Wuri Handayani” sebagai filosofi pendidikan nasional.
Berbagai jenjang pendidikan mulai ditata ulang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung menjadi institusi pendidikan tinggi pertama di era kemerdekaan.
Perkembangan Pendidikan Modern
Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai reformasi:
-
1970–1990-an: Penekanan pada pendidikan dasar 6 tahun dan wajib belajar mulai diperkenalkan.
-
1994: Program Wajib Belajar 9 Tahun diluncurkan.
-
2003: Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) mulai diberlakukan, memberikan kerangka hukum pendidikan nasional.
-
Reformasi Kurikulum: Pendidikan Indonesia terus berganti kurikulum, mulai dari Kurikulum 1975, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), hingga Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka saat ini.
Tantangan dan Harapan
Meskipun telah banyak kemajuan, pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti:
-
Ketimpangan akses pendidikan antara daerah kota dan desa
-
Kualitas guru dan fasilitas yang belum merata
-
Tingginya angka putus sekolah
-
Masalah literasi dan numerasi dasar
Namun, dengan semangat gotong royong dan inovasi, banyak pihak terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan nasional agar lebih merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Sejarah pendidikan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam membangun peradaban. Dari masa tradisional hingga era digital, pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan rakyat. Upaya pemerataan, peningkatan kualitas, dan inovasi pembelajaran harus terus dilakukan demi masa depan generasi penerus bangsa.